w3c201 

ZI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terus berupaya meningkatkan inovasi dan berbagai program yang mendukung profesionalisme dan integritas aparat pengadilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dan pemerhati peradilan. Salah satu program untuk mendorong terjadinya perubahan di pengadilan adalah upaya untuk mewujudkan Zona integritas  (ZI)  menuju  Wilayah  Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara  bertahap  diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh  aparatur Peradilan Agama dalam mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM serta bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan peraturan yang mengarah kepada terwujudnya zero tolerance approach (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan  korupsi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi  Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dibutuhkan  sumber daya  manusia yang  profesional, berintegritas, bekerja keras,  berkomitmen dan bekerja sarna dengan seluruh aparatur Peradilan Agama.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Berikut Lampiran Buku Saku Zona Integritas

Silahkan Klik download

SURAT KEPUTUSAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Silahkan Klik SK Tim Zona Integritas Tahun 2020

AREA. I (Manajemen Perubahan)
  • Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Agama Sumber
  • Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
  • Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK
  • Perubahan pola Pikir & Budaya Kerja
AREA. II (Penataan dan Tata LAksana)
  • Standar Operasional Prosedur
  • e-Office
  • Keterbukaan Informasi Publik
 
AREA. III (Penataan Sistem Manajemen SDM)
  • Perencanaan Kebutuhan Pegawai
  • Pola Mutasi dan Promosi
  • Pengembangan Pegawai Berbasis Kopetensi
  • Penetapan Kinerja Individu
  • Penegakan Aturan Disiplin
  • Sistem Informasi Kepegawaian
 
AREA. IV (Penguatan Akuntabilitas)
  • Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto dan Penyusunan Perencanaan
  • Dokumen Pemantauan Pencapaian Kinerja Bulanan
  • Dokumen Rensa, RKT dan PK
  • Dokumen Turunan PK yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik
  • Dokumen IKU dan Pendukung Peningkatan Pelayanan Publik
  • LKJIP
  • Program Kerja
  • Laporan Tahunan
 
AREA. V (Penguatan Pengawasan)
  • Pengendalian Gratifikasi
  • Penerapan SPIP
  • Pengadulan Masyarakat
  • Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
  • Monev Penanganan Pengaduan
  • Whistle Blowing
  • Benturan Kepentingan
 
AREA. VI (Penguatan Pelayanan Publik)
  • Kebijakan Standar Pelayanan
  • Maklumat Standar Pelayanan
  • SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan
  • Review dan Perbaikan SOP Standar Pelayanan
  • Sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
  • Informasi Tentang Pelayanan Mudah Diakses Oleh Berbagai Media
  • Terdapat Sistem Punisment / Reward
  • Sarana Layanan Terpadu / Terintegrasi
  • Informasi Pelayanan
  • Media Pengaduan Pelayanan
  • Pengelola Pengaduan Pelayanan
  • Tindaklanjut Pengaduan Pelayanan
  • Evaluasi Atas Penanganan Keluhan
  • IKM Terhadap Pelayanan
  • Publikasi Hasil Surver IKM
  • Tindak Lanjut Atas Hasil IKM
  • Rencana Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
  • Telah Dilakukan Secara Terus-menerus
  • 001uc-selamat.jpg
  • 002uc-selamat.jpg
  • 003uc-selamat.jpg
  • 004uc-selamat.jpg
  • 005uc-selamat.jpg
  • 006uc-selamat.jpg
  • 007uc-selamat.jpg
  • 008uc-selamat.jpg
  • 009uc-selamat.jpg
  • 010uc-selamat.jpg
  • 011uc-selamat.jpg
  • 012uc-selamat.png
  • 013uc-selamat.png