image0011

Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu, Malysia menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 3-5 Desember 2018. Acara dibuka oleh Konsul Jenderal RI Kinabalu dan dihadiri Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH serta tim hakim dan panitera pelaksana sidang itsbat yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.. Hadir pula dalam kesempatan ini tim KBRI Kuala Lumpur dalam rangka studi banding menjelang pelaksanaan kegiatan yang sama di Kuala Lumpur bulan Januari 2019.

Menurut Rima Diah Pramudyawati, pelaksana fungsi konselor I KJRI Kinabalu, berdasarkan data penerbitan paspor periode 2012-2017 serta lapor diri, terdapat sebanyak 151.979 orang WNI yang menetap di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu. Mengingat letak Sabah yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Kalimantan Utara), banyak pula WNI yang datang dan kemudian menetap di Sabah tanpa memiliki dokumen identitas diri apa pun. “total WNI termasuk yang tidak berdokumen diperkirakan 350.000” ujarnya

Sebagian besar WNI yang berada di Sabah bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan ada pula yang bekerja sebagai nelayan di kapal-kapal penangkap ikan Malaysia. Dengan jumlah sebesar itu, potensi persoalan hukum yang dihadapi para WNI ini juga semakin besar dan komplek. “kami sangat apresiasi terhadap program yang yang dilakukan oleh mahkamah Agung ini”ucapnya

Pada sambutan pembukaan kegiatan, Konsul Jenderal RI, Khrisna Djaelani menekankan hakikat Itsbat Nikah sebagai wujud perlindungan dini bagi setiap warga Indonesia dimanapun berada. Oleh karena itu kepada seluruh pasangan diingatkan akta nikah yang akan diterima dari Sidang ini adalah dokumen hukum penting yang harus dijaga dengan baik karena berimplikasi pada kepastian hukum, tidak hanya terhadap status perkawinan mereka, tetapi juga status anak dan harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melayani Masyarakat

Sementara itu Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum di manapun berada. “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, Mahkamah Agung mengamanatkan kepada semua pengadilan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan berada di daerah terpencil. Terkait itu, MA akan terus memberi dukungan bagi pelaksanaan sidang penetapan nikah ini, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain. MA berkomitmen untuk turut serta menghadirkan peran Negara kepada WNI dimanapun berada” lanjut Dirjen.

Sidang di luar negeri ini didanai atas kerja sama MARI dengan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.  Ditjen Badilag dan KJRI Kota Kinabalu telah menyelenggarakan kegiatan Sidang Itsbat Nikah sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2011, dengan jumlah pasangan yang dikabulkan permohonannya sebanyak 1.920 pasang.

Peradilan Agama konsisten melakukan upaya-upaya  untuk meningkatkan posisi hukum dan kapasitas perempuan dan masyrakat marjinal untuk mendapatkan hak-haknya dalam keluarga dan mendapatkan akses yang lebih luas dan leluasa terhadap pelayanan-pelayanan publik. Dokumen pernikahan adalah dokumen kunci bagi para warga negara indonesia dimanapun berada karena dengannya akan membuka akses terkait pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang merka dapatkan.

Dirjen Badilag juga menyampaikan simpati atas kondisi yang dihadapi para WNI yang terpaksa menempuh jalan menikah secara tidak resmi akibat ketiadaan akses mereka kepada Lembaga Perkawinan resmi akibat peraturan hukum setempat yang tidak membolehkan pekerja asing melakukan perkawinan selama bekerja di Malaysia. Oleh karena itu ia berjanji akan mempertimbangkan pengiriman dua Majelis Hakim Pengadilan Agama atas biaya Mahkamah Agung RI pada setiap kegiatan Itsbat di Sabah agar jumlah pasangan nikah siri yang disahkan dapat lebih banyak lagi, serta kemungkinan pembebasan biaya Itsbat bagi WNI/PMI di Sabah.

Dalam kegiatan ini, Sebanyak 260 pasangan WNI/PMI dari 31 ladang sawit (kelurahan) di wilayah kerja negeri Sabah terdaftar sebagai peserta, dan dari jumlah tersebut sebanyak 240 pasangan (92,3%) dapat disahkan pernikahannya dan memperoleh Akta Nikah, 12 pasangan digugurkan karena tidak hadir, dan delapan pasangan diminta melengkapi dokumen pernikahannya. Selain Akta Nikah, Satgas PWNI juga menerbitkan 178 Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bagi anak-anak peserta Itsbat. Dan dengan disahkannya 240 pasangan suami istri tersebut, maka sebanyak 1.070 anak terlindungi hak hukumnya. Selain pelayanan pengesahan pernikahan juga diadakan kegiatan penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) secara gratis bagi anak-anak mereka. Tercatat sebanyak 178 SPBK telah diterbitkan selama 3 hari penyelenggaraan Sidang.

Selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran WNI terhadap pentingnya dokumen kewarganegaraan, yang tidak hanya diperlukan ketika berurusan dengan instansi setempat, namun juga memberi rasa aman jika terjadi suatu peristiwa hukum.

Kunjungan Ke Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Disela-sela kunjungan kerjanya, Dirjen Badilag, MARI bersama tim delegasi juga berkesempatan untuk melakukan courtesy call kepada Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu, Datuk Jasri. Dalam pembukaannya Dirjen Badilag menyampaikan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Sabah khususnya bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya pada lembaga yang berwenang. Hal ini mengakibatkan, tidak adanya kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga Perwakilan RI terdorong untuk menyelenggarakan program itsbat nikah.

Datuk Jasri menanggapi positif dan mengapresiasi upaya pelindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI. Keduanya juga sepakat untuk mejajaki kerja sama kedepannya untuk meningkatkan pemahaman antara dua negara terkait sistem hukum dan peradilan yang berbeda.

Dirjen Badilag juga menyampaikan undangannya kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk datang dan mempelajari sistem peradilan di Indonesia terkait program-program kerja Mahkamah Agung dalam menigkatkan pelayanan hukumnya, seperti penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP), Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan penerapan pengadilan elktronik (E-Court). (sumber : www.mahkamahagung.go.id)

image001

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum, melantik 3 Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung (MA), Jum'at (30/11). Pelantikan yang dilaksanakan di gedung tower lt. 2, gedung Mahkamah Agung ini dihadiri oleh Hakim Agung, pejabat eselon I, II, III dan IV di lingkungan MA.

Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat lama karena mutasi dan telah memasuki masa pensiun.

Ke-3 Pejabat Eselon II yang dilantik yaitu Zahlisa Vitalita, S.H sebagai Direktur Pembinaan Adminsitrasi Peradilan Umum, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dan H. Sahwan, S.H., M.H sebagai Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.

"Saya ucapkan selamat dan ini adalah amanah yang harus bapak ibu jalankan," ujar Pudjoharsoyo, ketika memberi sambutan usai pelantikan .

Pudjoharsoyo menjelaskan, berdasarkan hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Mahkamah Agung dan kemudian dilakukan baperjakat, telah ditetapkan 5 orang pejabat eselon II di lingkungan MA dan 3 orang pejabat eselon II di pengadilan tingkat banding, namun untuk 3 pejabat ini didahulukan pelantikannya.

“Karena pejabat lama ada yang sudah lama pensiun, mutasi dan memasuki masa purnabhakti. Oleh karena itu untuk kepentingan organisasi, 3 pejabat ini kita dahulukan pelantikannya, sedangkan pejabat lainnya yang belum dilantik masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan,” jelasnya.

image003

Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun 2019 dan diawal tahun 2019 nanti MA akan melakukan kegiatan penyampaian laporan tahunan. Oleh karena itu untuk sisa 1 bulan kedepan, ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk berkoordinasi dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk laporan tahunan.

Pada saat yang sama MA juga sedang mempersiapkan laporan-laporan keuangan. Ia meminta untuk mempertahankan predikat WTP untuk ke-7 kalinya.

Diakhir sambutannya, Pudjoharsoyo mengakui, tantangan kedepan akan semakin berat, oleh karena itu ia meminta semua pejabat harus kerjasama saling bahu membahu dan berkoordinasi dengan atasan masing-masing .

 image005

Jejak Karir Candra Boy Seroza

Lahir di Balai Belo pada tahun 1973, Candra Boy memulai karirnya sebagai abdi negara pada 1 Maret 1997, yaitu sebagai CPNS di PA Talu. Satu tahun kemudian ia diangkat menjadi PNS.

Jabatan pertama yang Candra Boy emban adalah sebagai kasubbag kepegawaian di PA Koto Baru. Ia memulai jabatan tersebut pada 2 Juli 2001.

Di satker yang sama, pada 02 Januari 2002 Candra Boy dilantik sebagai jurusita . Tiga tahun kemudian tepatnya pada 03 Januari 2005, ia dimutasi ke PA Padang sebagai Panitera Pengganti. Ditahun yang sama Candra Boy mutasi ke PTA Padang sebagai staf di Kepaniteraan Banding. Pada tahun yang sama juga ia mendapat promosi dan mutasi ke PA Padang sebagai Panitera Muda Permohonan.

Karirnya sebagai hakim dimulai tahun 2007 yaitu sebagai hakim di PA Simalungun. Tiga tahun kemudian tepatnya pada 29 Oktober 2010, ia mutasi ke PA Panyabungan. Pada 24 Juli 2012, Alumnus IAIN Imam Bonjol ini mutasi ke pulau Jawa yaitu sebagai hakim di PA Tangerang.

Kemudian pada 23 Agustus 2013 Candra Boy mutasi ke PA Tigaraksa. Dua Tahun berselang tepatnya pada 28 April 2015, ia pindah ke PA Jakarta Barat dan menjadi hakim yutisial (asisten Hakim Agung) di Mahkamah Agung.

Kini Candra Boy resmi menjabat sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, ia membawahi Subdit Mutasi Hakim, Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita, Subdit Pengembangan Tenaga Teknis dan Subdit Data dan Evaluasi. (Ridwan Anwar | Foto : Rahman Kili)

 

IMG-32661

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id

Bimtek Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk Pengadilan Tingkat Pertama resmi dibuka Selasa malam (13/11/2018). “Dengan mengucap bismillaahirrahmaanirrahiim, kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama secara resmi saya buka” kata Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. di depan admin SIPP terpilih.

Seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., ada 55 admin SIPP diundang di acara ini, termasuk didalamya admin pengadilan agama percontohan e-court. “Materi kita fokus pada dua hal yakni kaitan SIPP dengan perkara gugatan sederhana ekonomi syariah dan e-court. Sehingga kali ini dihadirkan pula 9 admin pengadilan percontohan e-court supaya dapat menggali, mendiskusikan dan mentransfer ke peserta lain tentang segala hal terkait e-court ini” katanya.

Sementara itu, Aco Nur menilai SIPP merupakan suatu sistem aplikasi yang memberikan kemudahan baik bagi internal maupun eksternal. Bagi eksternal, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pencari keadilan maupun pemerhati peradilan. “E-court ini merupakan loncatan pembaharuan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka melayani pencari keadilan” terangnya.

SIPP merupakan satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan MA sebagai sistem aplikasi untuk diterapkan di empat lingkungan peradilan, tidak terkecuali peradilan agama. SIPP juga menjadi sarana bagi pengadilan agama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencari kedilan.”Oleh sebab itu, saya sebagai Dirjen Badilag berkewajiban untuk mensosialisasikannya di lingkungan peradilan agama.” katanya.

Aco Nur menegaskan jika Bimtek ini bukan sekedar untuk mengenalkan suatu sistem aplikasi. Tapi lebih kepada bagaimana menguasai sistem aplikasi itu, bagaimana cara mengimplementasikannya dan bagaimana membentuk SDM yang tidak hanya berlaku sebagai user. Dirjen berharap semua peserta bisa  bertindak sebagai trainer, minimal melatih di lingkungan satkernya.

Objeknya siapa? Menurutnya, SIPP harus dikenalkan kepada seluruh pegawai peradilan agama terutama pimpinan pengadilan dan pejabat pengadilan. “Karena apa? Karena ini merupakan satu sistem nasional yang harus diketahui dan dikuasai oleh semua yang ada dalam organisasi peradilan agama” katanya.

Kenapa harus semua orang? “Supaya tidak ada ketergantungan kepada admin di depan saya ini. Jangan sampai admin tidak masuk, pusing kepala ketua pengadilannya. Jangan membikin satu teori ketergantungan” tambahnya.

Oleh sebab itu, ia kembali meminta kepada kepada para admin SIPP untuk menularkan ilmu yang didapat di Bimtek ini khususnya kepada pimpinannya. “Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera, Panmud, Kasub, semuanya harus tahu” tegasnya.

Aco Nur menghitung tidak kurang dari tiga kali Ketua Mahkamah Agung selalu menginstruksikan untuk serius menerapkan SIPP di lingkungan peradilannya. Untuk itu, ia meminta dukungan dari seluruh pegawai di lingkungan peradilan agama terutama pimpinan pengadilan untuk kemajuan SIPP di peradilan agama.

“Siapa yang tidak mau tahu, tidak mau mendukung, informasikan ke saya. Sistem ini sudah jadi kesepakatan untuk diterapkan, aplikasi ini harus dijalankan” katanya.

IMG-3307

Untuk mendukung keberlangsungan SIPP di peradilan agama, dibutuhkan pimpinan pengadilan yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan untuk menggerakan dan berfikiran inovatif. Jika tidak, Aco Nur akan mengganjarnya dengan memindahkannya ke pengadilan agama yang sedikit perkaranya. “Tempat-tempat yang strategis hanya untuk pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dan inovatif” tegasnya.

Aco Nur mengakui, SIPP ini banyak manfaatnya. Badilag sendiri bisa memantau kinerja peradilan agama melaluinya.  “Sistim ini sudah saya manfaatkan untuk mengaudit kinerja seluruh pengadilan agama se-Indonesia, yang biasa diluncurkan setiap hari Jumat. Saya bisa mengetahui kinerja pegawai pengadilan terutama hakim dan kepaniteraan” ungkapnya.

SIPP ini sedang dikembangkan untuk dapat mendukung penerapane-court. “Oleh karena itu saya minta kepada admin untuk mencatat dan mengevaluasi kelemahan hubungan antara e-court ini dengan SIPP, sehingga pada akhirnya SIPP ini benar-benar dapat mendukung implementasi e-court. Termasuk gugatan sederhana ekonomi syariah” pintanya.

Lomba dan Buku Saku

Usai dilantik Juni lalu, Aco Nur langsung bergerak cepat melanjutkan program dan melakukan pembenahan di Ditjen Badilag dan peradilan dibawahnya. Program akreditasi peradilan agama, ia targetkan dapat diselesaikan di tahun 2018 ini. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi tak luput dari perhatiannya pula.

Selain pengembangan SIPP, Aco Nur berupaya untuk terus menggali kreatifitas dengan memberikan kesempatan yang luas untuk berinovasi kepada warga peradilan agama. Website sebagai jendela peradilan agama menjadi perhatian serius untuk terus dikelola dan dikembangkan.

Untuk mendorong percepatan pencapain itu, Aco Nur mencanangkan Lomba Manajemen Peradilan Agama. Melalui suratnya nomor 3016/DjA/HM.00/X/2018 setidaknya ada tiga jenis lomba yang dipertandingkan, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengelolaan Website dan Inovasi Pelayanan Publik. Disamping ABS yang sudah dilombakan lebih awal. “Inovasi yang paling bagus nantinya akan diterapkan di seluruh pengadilan agama” janjinya di depan tim penilai lomba Rabu pagi (14/11/2018). 

IMG-3345

Badilag juga sedang mengembangkan aplikasi sistem mutasi tenaga teknis. Melalui sistem itu, pegawai yang telah genap empat tahun menempati jabatan atau tempat kerja, bisa terbaca di ssstem itu dan harus dimutasikan. Begitupun untuk pegawai yang sakit, setelah melaksanakan tugas selama dua tahun, baru terbaca dan dapat dimutasikan. “Artinya, yang terbaca adalah yang memenuhi syarat mutasi” Aco Nur menjelaskan.

Di kesempatan sama, disusun pula buku saku Ditjen Badilag. Buku ini fungsinya  sebagai pedoman dalam monitoring dan evaluasi peradilan agama. Ada empat objek monitoring dan evaluasi di buku itu, yaitu bidang kesekretariatan, kepaniteraan, sarana dan prasarana peradilan serta program prioritas Ditjen Badilag. (hirpan hilmi | Foto: Rahman Kili)

 image002

Ditjen Badilag akan menggelar lomba dan pemberian penghargaan terhadap berbagai program yang telah dijalankan, yaitu Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP), Inovasi Pelayanan Publik dan Pengelolaan Website. Lomba akan dilaksanakan dalam kurun waktu bulan November dan Desember 2018.

Tujuan dari lomba dan penilaian ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia sehingga masing-masing Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat selalu meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi dan suntikan semangat bagi setiap aparatur peradilan agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan.

“Saya minta semua pengadilan agama di seluruh Indonesia mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ini, lomba ini diselenggarakan untuk menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan” demikian Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (1/11/2018). Dan terkahir ia mengucapkan kepada semua warga peradilan agama “Selamat berlomba untuk peradilan Indonesia yang agung!” (ahb/iwn)

Link surat pedoman

1

Manado | badilag.mahkamahagung.go.id

Disela-sela menghadiri Peresmiaan Operasional 85 Pengadilan Baru, di Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, SH., MH didampingi pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Badilag melakukan pembinaan Sewilayah PTA Manado, PTA Gorontalo dan PTA Maluku utara pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2018 di Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Acara yang dimulai dengan ramah tamah ini didihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia serta ketua, panitera dan sekretaris sewilayah PTA Manado, PTA Gorontalo dan PTA Maluku utara.

Aco Nur dalam pembinaannya menyampaikan dalam waktu dekat Ditjen Badilag akan melakukan berbagai perlombaan di lingkungan peradilan agama dalam bidang  Inovasi Pelayanan Pengadilan, Implemntasi SIPP, Penilaian Website, Penilian ABS serta Penilain Pemberkasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatan pelayanan publik kepada pencari keadilan demi terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2

Selain perlombaan, Aco Nur juga menyampaikan terkait pentingnya program Access to Justice (Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posyankum) yang menjadi program prioritas nasional karena hal tersebut memberikan manfaat besar untuk masyarakat pencari keadilan tanpa melupakan penyerapan anggarannya, dikarenakan penyerapan anggaran tahun ini akan menjadi dasar untuk anggaran ditahun berikutnya.
Aco Nur juga menambahkan pentingnya pimpinan pengadilan memahami PERMA Nomor 7, 8 dan 9, sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan antara atasan dan bawahan dilingkungannya kerja masing-masing.

3

Dikesempatain ini juga Aco Nur menyampaikan tentang hasil audit kinerja sewilayah PTA Manado, PTA Gorontalo dan PTA Maluku Utara dalam hal Implementasi SIPP, Penilaian Website dan Penyerapan Anggaran hal ini dilakukan dalam rangka memotivasi pengadilan agama yang sudah baik untuk mempertahankan kinerjanya dan yang belum masuk 3 besar agartermotifasi untuk melakukan perubahan perubahan dalam meningkatkan kinerjanya. (ZA/BBS)

  • 001uc-selamat.jpg
  • 002uc-selamat.jpg
  • 003uc-selamat.jpg