002

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ditjen Badilag melakukan rapat koordinasi dengan BKN, Kementrian Sekretariat Negara dan Biro Kepegawaian MA, Rabu (22/5). Rapat koordinasi tersebut membahas beberapa hal yang menyangkut proses pengurusan para hakim peradilan agama yang akan pensiun, kenaikan pangkat dan mutasi.

Rapat koordinasi yang berlangsung di gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat, ini dihadiri oleh Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H.,M.H, Direktur pembinaan tenaga teknis PA Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag dan beberapa pejabat eselon III Ditjen Badilag.

Aco Nur menegaskan bahwa proses kenaikan pangkat dan pensiun bagi para pejabat peradilan agama khususnya hakim sangat dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu.

Untuk tahun 2018 sampai tahun 2019 Ditjen Badilag mengusulkan hakim golongan IV C ke atas yang akan pensiun sebanyak 204 usulan. Sebagaian hakim sudah mendapatkan SK pensiun, selebihnya belum.

"Dengan rapat koordinasi ini diharapkan proses kenaikan pangkat bagi para pejabat peradilan agama bisa berlangsung dengan cepat dan tepat. Untuk SK para hakim yang akan pensiun juga bisa diterima minimal 2 bulan sebelum waktu pensiun," ujarnya.

Sementara itu pihak Kementrian Sekretaris Negara yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pejabat negara , Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementrian Sekretariat Negara Drs. Harly Agung Prabowo, M.Si, yang membidangi urusan pejabat Negara terkait pensiun, kepangkatan, dan pemberhentian hakim dari jabatannya, berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepegawaian MA RI dan Ditjen Badilag untuk bisa memberi pelayanan yang maksimal.

Menurutnya, saat ini hampir seluruh proses pengurusan tersebut berbasis elektronik. Hal demikian sejalan dengan program Ditjen Badilag yaitu menggunakan kemutakhiran teknologi untuk memajukan administrasi peradilan agama. "Dengan cara itu tidak perlu lagi menyerahkan hard copy, cukup dengan data soft copy untuk pengusulan ke BKN dan Setneg," tuturnya.

Badan Kepegawaian Negara juga berkomitmen yang sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik dengan prinsip tepat waktu, tepat orang yaitu dalam pencetakan SK tidak boleh ada kesalahan huruf atau nama, dan tepat uang yaitu agar hak-hak keuangan bagi yang naik pangkat, pensiun bisa diperoleh sesuai haknya tanpa menunggu-nunggu dalam waktu yang lama.

"BKN juga mengusulkan agar para hakim yang akan naik pangkat dan pensiun supaya bisa dimutakhirkan datanya sehingga valid, tidak ada kesalahan ataupun kekurangan dokumen, " ujar Sulastri, S.H., M.Si, Kasubdit Penetapan Pertek Pensiun PNS, Badan Kepegawaian Negara .

Menurutnya, syarat tersebut sangat berdampak kepada proses pengusulan. Begitu juga agar pihak Taspen bisa bersinergi dengan cepat supaya SK yang bersangkutan bisa segera direalisasikan dengan cepat sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama kepala bagian pemberhentian dan Pensiun Biro kepegawaian MA Hanizar, S.H., M.Si menyampaikan, sering terjadinya keterlambatan SK pensiun dikarenakan pengusulannya terlambat sehingga berdampak pada proses pemberkasan.

Ia juga mengatakan, MA mengusulkan agar pertek ( persetujuan teknis ) bisa diambil oleh setiap Ditjen. "Dengan itu, Ditjen dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan proses di BKN yang terbaru dan bisa dengan cepat mencetak pertek dan SK, " tuturnya.

Usai Rapat koordinasi, mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi gallery Badilag yang berada di samping ruang rapat.

(Abu Jahid/Hirpan Hilmi/ Foto : Ridwan A)

dfdf

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan lompatan pembaruan dengan aneka inovasi. Tujuh aplikasi inovasi terus disempurnakan untuk menunjang kelancaran tugas dan kinerja. Tujuh inovasi itu antara lain inovasi notifikasi perkara, informasi perkara, antrean sidang, verifikasi data kemiskinan, e-eksaminasi, PNBP, dan command center Badilag.

Salah sati inovasi yang menarik dicermati ialah command center Badilag. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Dirjen Badilag bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Agama. “Melalui tatap muka di udara seperti ini saya bisa memastikan kedisiplinan pegawai. Juga mengevaluasi apakah program prioritas Badilag berjalan dengan baik”, tegas Dirjen Badilag, Aco Nur, di sela-sela acara teleconference dengan beberapa Pengadilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat, Jumat (17/5).

Lima satker yang diberikan kesempatan melakukan dialog interaktif dengan Dirjen Badilag antara lain PTA Bandung, PA Bandung, PA Karawang, PA Majalengka, dan PA Kota Banjar. Masing-masing satker memaparkan capaian yang telah dilakukan berikut kendala apa saja yang sedang dihadapi. Inventarisasi masalah tersebut nantinya menjadi data primer untuk pengambilan kebijakan ke depan. Soal anggaran Posbakum di wilayah PTA Jawa Barat, misalnya, antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan Posbakum tidak seimbang. Sehingga Dirjen Badilag berjanji akan menambah alokasi anggaran untuk Posbakum di tahun mendatang.

Pengadilan Agama Kota Banjar menjadi salah satu satker yang ditunjuk untuk melakukan teleconference dengan Dirjen Badilag. Bertempat di ruang rapat pimpinan, Ketua PA Kota Banjar, Fakhrurazi, melakukan komunikasi dengan Dirjen Badilag. Turut hadir dalam forum istimewa itu segenap hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional.

Di awal pembicaraan Dirjen menanyakan perihal program prioritas Badilag yang tengah dijalankan di PA Kota Banjar. Ketua PA Banjar menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Badilag, yakni e-court (layanan pendaftaran perkara secara online) telah digunakan dengan baik dalam menunjang kemudahan proses berperkara. Dari 304 perkara yang masuk pada tahun 2019, sedikitnya ada 97 perkara yang didaftar melalui e-court. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PA Kota Banjar masuk dalam peringkat 10 besar se-Indonesia dengan satker terbanyak menerima perkara melalui e court.

Pada sesi berikutnya Dirjen Badilag mengevaluasi kinerja penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sebagaimana diketahui bahwa SIPP merupakan program prioritas yang menunjang peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan. Karena itu, sejak tahun 2018 Ditjen Badilag melakukan penilaian kinerja melalui SIPP. Penilaian dilakukan terhadap seluruh satker di lingkungan Peradilan Agama. Penilaian kinerja pengadilan ini dilakukan setiap minggu, dan tidak berdasarkan kelas pengadilan, melainkan berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Pengkategorian ini bertujuan agar penilaian bisa lebih proporsional karena berdasarkan beban kerja yang diterima. Dalam penilaian ini akan ditampilkan seluruh pengadilan dengan acuan kinerja yang memenuhi penilaian di atas 75% akan berada di zona hijau, di bawah 75% namun di atas 50% berada di zona kuning, dan di bawah 50% berada di zona merah. Hasil tersebut akan dimuat dalam website Ditjen Badilag setiap minggu di hari Jumat.

Dengan adanya penilaian rutin tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kinerja pengadilan yang secara langsung berdampak juga ke masyarakat pencari keadilan karena dengan dimuatnya hasil evaluasi tersebut, maka masing-masing pengadilan akan berlomba lomba memperbaiki kinerja. Tak terkecuali PA Kota Banjar yang terus bertengger di zona hijau. Namun demikian Dirjen Badilag tetap berharap PA Kota Banjar lebih gigih lagi dalam bekerja sehingga peringkat di SIPP terus meroket hingga setidaknya masuk 10 besar. “Saya ingin peringkat SIPP terus ditingkatkan meski berada di zona hijau”, harapnya.

Di akhir kesempatan Dirjen Badilag menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap aparat Peradilan Agama di wilayah PTA Jawa Barat yang telah berjuang keras bekerjasama dalam mewujudkan Peradilan Agama yang modern dan terus meningkatkan pelayanan publik. Dirjen Badilag juga menyampaikan bahwa piranti teknologi untuk teleconference ke depan akan terus dikembangkan pemanfaatannya, antara lain sebagai sarana melalukan pembinaan dan pelatihan yang dikomando langsung oleh Badilag dan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Membangun Sistem Organisasi Peradilan yang Efektif dan Efisien

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja pengadilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yustisial maupun non teknis yustisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai pengadilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

Perlu dicari cara agar kordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal.

Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa negara maju penggunaanya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Badilag Command Center yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim kordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

5 Fungsi Badilag Command Center

Terdapat 5 fungsi penting pada Badilag Command Center yang akan dikembangkan, yaitu : a) Data Center Magement, Mengatur manajemen dan pengendalian operasi berbasis teknologi informasi berupa pusat data SIPP, E Court, Website, SIKEP; b) Business Application Management, Pusat pengembangan berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Peradilan Agama; c) Virtual Meeting Room, Merupakan media untuk berinteraksi dan berkoordinasi langsung dengan satuan kerja pengadilan agama di seluruh Indonesia, atau merespon suatu kejadian penting sehingga dapat memanage berbagai situasi secara cepat dan efektif. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk sidak dan pengawasan kedisiplinan secara langsung ke satuan kerja di daerah; d) E Learning Center, Pusat pembinaan dan pengembangan tenaga tekhnis dan non tekhnis aparatur peradilan agama. Selain kurikulum yang akan disiapkan sebagai bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan tenaga tekhnis dan non tekhnis, fungsi ini juga bisa digunakan untuk kegiatan kuliah umum maupun diskusi ilmiah yang akan menghadirkan pakar dan ahli baik itu dari kalangan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, praktisi maupun akademisi dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negri; e) Support Center Management, Memberikan bantuan kepada tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Tupoksi dan Program Kerja.

Dalam waktu dekat, diharapkan seluruh peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding sudah terkoneksi, Ditjen Badilag akan mengeluarkan standar minimal perangkat dan ruangan yang harus disiapkan untuk menunjang sistem ini, kedepannya juga jika proyeksi sistem E Court mengarah ke E Litigasi dan akan membuka peluang pemeriksaan saksi di persidangan melalui teleconfrence, peradilan agama sudah siap untuk melaksanakannya.

(Achmad Fauzi | Abdul Halim)

fdgdfgdfgdf

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 58 peserta mengikuti assesment seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Japati) pada Mahkamah Agung (MA). Acara yang berlangsung selama 2 hari , Kamis hingga Jum'at (16-17/5) ini, resmi dibuka oleh Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, lantai 12, Jakarta Pusat.

Saat pembukaan assesment, Pudjoharsoyo didampingi Kepala Badan Pengawas MA Nugroho Setiadji, S.H., Kepala Biro Kepegawaian MA Supatmi, SH., MM dan Yanti Munthe dari Ara Indonesia.

Ke 58 peserta ini berhak mengikuti assesment setelah lolos seleksi administrasi yang dilaksanakan pertengahan Maret hingga akhir April 2019. Dalam pelaksanaan assesment ini MA bekerja sama dengan lembaga assesment yaitu Ara Indonesia.

Pudjoharsoyo mengatakan, pelaksanaan assesment seleksi terbuka ini mempunyai arti penting, karena dengan assesment akan diketahui kepribadian dan integritas para peserta."Saya ingatkan agar tidak grogi, tenangkan hati. Saya yakin bapak ibu semalam sudah banyak berdoa," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi ini merupakan amanah dari peraturan dan perundang-undangan, mulai dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN kemudian PP No 11 tahun 2017 tentang managemen PNS. "Karena itu mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini harus dilakukan secara terbuka," katanya.

Pudjoharsoyo mengingatkan, jika terpilih nanti jangan mempunyai mindset untuk dilayani tapi harus melayani."Kalau minta dilayani, lebih baik mengundurkan diri saat ini juga. Itu lebih bagus dari pada kami mengeluarkan biaya yang besar untuk menyeleksi bapak ibu," katanya.

Terdapat 7 jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini, yaitu jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang di ikuti oleh 4 peserta. Kemudian jabatan DirekturJenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara diikuti sebanyak 6 peserta.

Jabatan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama akan diikuti 19 peserta. Untuk posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil diikuti 9 peserta. Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Admnistrasi Peradilan Militer Ditjen Badimiltun diikuti oleh 4 peserta.

Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu akan diikuti 12 peserta dan yang terakhir untuk jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus akan diikuti oleh 4 peserta. (Ridwan Anwar/Hirpan Hilmi/ Foto : Iwan K)

IMG_0485

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) promosi dan mutasi Ketua PA Kelas I A di Ruang Rapat Lantai 12, Gedung Sekretariat MA, Rabu (15/5/2019).

Menjadi peristiwa yang pertama kali dilakukan, penyerahan SK mutasi dan promosi 18 Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Ibukota propinsi dan 23 PA Kelas IA non ibukota propinsi ini tidak hanya sekedar pendistribusian SK. Badilag ingin mendengar langsung pembacaan kontrak kinerja sekaligus menyaksikan penandatanganannya. Melalui kontrak kinerja, diharapkan arah pengelolaan menjadi lebih professional, tertib, bersih, dan jauh dari budaya koruptif.

Dalam kontrak kinerja yang dibacakan sendiri, Ketua PA berjanji untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dalam memimpin pengadilan, akan mendukung dan menjalankan program-program yang dicanangkan oleh Ditjen Badilag dan akan melaksanakan program-program prioritas Ditjen Badilag meliputi APM, PTSP, SIPP, LHKPN, Website, E-Court, Zona Integritas, ABS dan SIKEP MA, E-Register dan E-Keuangan Perkara, Reformasi Birokrasi, Arsip Berkas Perkara dan Perpustakaan.

Di hadapan Dirjen Badilag, Sekretaris Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., mereka juga berjani untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam memajukan peradilan agama yang modern dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Seluruhnya berjanji, tugas-tugas itu akan ditingkatkan pencapaiannya melebihi capaian pimpinan sebelumnya. Mereka juga berjanji, dalam waktu 6 bulan mampu meningkatkan kinerja melalui SIPP sebesar 80 % atau minimal rangking 15. Jika tidak tercapai, mereka bersedia untuk mengundurkan diri.

Menyaksikan langsung pembacaan kontrak kinerja, H. Aco Nur menaruh harapan besar kepada penerima SK untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di PA baru yang akan ditempati. “Bapak dan ibu ini adalah orang yg luar biasa karena masuk dalam aspek penilaian Badilag. Badilag tidak akan ragukan bapak ibu untuk memimpin organisasi pengadilan agama,” katanya

Apresiasi dan juga disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Badilag. “Bapak ibu sekalian bahwa kebijakan bapak dirjen direspon baik oleh bapak ibu, ini bisa kita buktikan bahwa rapot SIPP tidak lagi berada di zona merah, kemudian PTSP sudah selesai, kemudian e-Court masih dalam proses. Namun bapak ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa kerja keras bapak ibu jangan dikurangi dengan keluh kesah” tegasnya.

Sementara itu Candra Boy Seroza menyampaikan pimpinan pengadilan agama saat ini merupakan hasil penilaian yang dikembangkan Ditjen Badilag. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu program prioritas Badilag pada saat ini adalah melakukan penilian kinerja berbasis prestasi. “Seperti bapak ketahui bahwa keadilan itu tidak hanya diwujudkan tetapi harus tampak diwujudkan, keadilan tidak hanya dilihat dari keputusan yg berkualitas tetapi juga harus diliat dari proses bagaimana putusan itu bisa dilahirkan” katanya.

Untuk menjaring pimpinan pengadilan, ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan Ditjen Badilag. Sebagaimana Surat Dirjen Badilag Nomor 121/DjA/KP.021/I/2019 setidaknya ada 18 kriteria yang dinilai dalam sistem promosi dan mutasi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama.

Dirjen Badilag menyampaikan bahwa sistem yang sudah diterapkan ini memerlukan masukan atau evaluasi terus menerus supaya benar-benar pakem, benar-benar berada dalam jalur yang nilai keadilannya bagi seluruh jajaran peradilan agama. “Melalui sistem ini, diharapkan tidak ada lagi orang yang tidak mampu, tapi ditempatkan di tempat yang  strategis. Sistem ini telah saya masukan ke dalam website, jadi berilah kritik dan saran demi kebaikan kita bersama” pintanya.

H. Aco Nur kembali mengingatkan kepada Ketua PA untuk melayani masyarakat dengan baik. Menurutnya ada beberapa pengadilan agama yang telah melakukan peningkatan kinerja seperti di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat serta beberapa di wilayah lain. “Oleh sebab itu teman-teman Ketua PA di luar Jawa  khususnya PA ibukota propinsi untuk bisa meningkatkan kinerja dan menjadi inspirasi bagi PA-PA disekitarnya, sehingga menjadi model percontohan” ungkapnya. (hirpan hilmi)

image003d

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, menerima kunjungan Livia Holden dari Center for Socio-Legal Studies, Universitas Oxford dan Euis Nurlealawati dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (18/4/2019), di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 6.

Dalam penerimaan ini, Aco Nur didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Acara ini juga dihadiri seluruh pejabat esolon III Ditjen Badilag.

Dalam pertemuan tersebut, Livia Holden menjelaskan, kedatangannya ke Indonesia dan kunjungannya ke Ditjen Badilag. Profesor yang ahli di bidang Hukum dan Antropologi ini sedang melakukan riset tentang sensitifitas gender di pengadilan sekaligus melihat kemungkinan kerjasama antara Oxford dan Mahkamah Agung RI dalam bidang penelitian maupun peningkatan sumber daya manusia.

Menanggapi hal tersebut, Aco Nur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kedatangannya ke Indonesia dan kunjungannya ke Ditjen Badilag.

Aco Nur menjelaskan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini memberikan pedoman kepada setiap hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan agar menerapkan hukum dengan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminatif, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

“Mahkamah Agung mempunyai perhatian yang serius tentang isu ini. Perma ini menghendaki harkat dan martabat perempuan dijamin ketika ia berhadapan dengan hukum. Kedepan, pengadilan akan menjadi tempat yang ramah bagi para perempuan yang hak-haknya dilanggar, “ Aco Nur menjelaskan.

Sementara Euis Nurlealawat mengatakan, selain menjajaki kemungkinan kerjasama, Universitas Oxford dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga akan membuat buku mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan di Indonesia mengenai kesetaraan gender yang digali dalam nilai-nilai lokal dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. “Proyek ini melibatkan hakim-hakim peradilan agama di beberapa wilayah di Indonesia,” ujar Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini.

Diakhir pertemuan, Aco Nur menegaskan, peradilan agama selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan yang mempunyai posisi sosial yang sangat rentan. “Oleh karenanya dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, peradilan agama akan bersedia bekerjasama dalam peningkatan pelayanan publik dan sumber daya manusia untuk kualitas layanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.(ahb)

  • 001uc-selamat.jpg
  • 002uc-selamat.jpg
  • 003uc-selamat.jpg
  • 004uc-selamat.jpg
  • 005uc-selamat.jpg
  • 006uc-selamat.jpg
  • 007uc-selamat.jpg