w3c201 
    logo wbkya

WhatsApp Image 2022-03-28 at 09.11.03

Badilag, 23 Maret 2022

Bertepatan tanggal 23 maret 2022, hari Rabu pukul 09.00 waktu makasar Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H didampingi Tim Badilag yang terdiri Hakim Yustisial Ditjen Badilag melakukan kunjungan ke beberapa Satker diwilayah Makasar yaitu PA Makasar, PA Sungguminasa, PA Maros, PA Pangkajene, PA Baro, PA Bantaeng, PA Bulukumba, PA Sinjay, PA Watampone, PA Jeneponto, PA Takalar dan juga berkunjung ke Lokasi yang nantinya akan dibangun Pengadilan Tinggi Agama Makasar .

Wilayah Jawa Timur yang mendapat kunjungan istimewa orang nomor satu di Badilag tahun ini pada tanggal 25- 26 Maret 2022 adalah PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, PA Sumenep. Kunjungan kali ini Aco Nur ingin melihat secara langsung disetiap Satker terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pimpinan MA maupun Ditjen Badilag yang selama ini telah dikeluarkan oleh pimpinan. Dalam setiap kunjungan tersebut Aco Nur mengecek satu persatu aplikasi yang telah diimplementasikan dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kinerja disatuan kerja serta program prioritas Ditjen Badilag tahun 2022.

Aco Nur dalam kunjungan istimewanya tidak melewatkan satu ruanganpun, semua ruangan baik ruang pimpinan, ruang pegawai, sekretariatan, pelyanan publik khususnya menjadi konsen Aco Nur dalam kunjungan tersebut dan para pegawai staf turut disapanya, hal ini merupakan wujud kecintaan Aco Nur selaku pimpinan Badilag terhadap warga peradilan agama.

WhatsApp Image 2022-03-28 at 09.11.18

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dekorum, Kebersihan, Aplikasi Inovasi harus sudah diterapkan diseluruh satker demi memberikan pelayanan bagi pencari keadilan dengan maksimal, dalam situasi seperti saat ini, kita tidak boleh menyerah tetapi harus selalu semangat dan bekerja dengan dilandasi niat ibadah, disiplin, berintegeritas dan profesionalisme sebagai warga peradilan tanpa melupakan SOP,tegas Aco Nur.

Saat ini dunia telah berubah dalam segala hal sehingga manusiapun juga harus mampu mengimbangi aktifitas dengan seiring, seirama dengan kemajuan teknologi, Aco Nur juga mengingatkan agar sistim pembinaan, pengawasan dan kinerja harus tetep ditingkatkan serta memacu kita semua untuk berteknologi mutakhir demi terwujudnya peradilan agama yang agung dan modern berkelas dunia sebagaimana yang menjadi komitmen Ditjen Badilag. Peradilan agama yang modern dan agung tidak bisa terwujud tanpa adanya kerja sama yang baik antara pimpinan serta jajaran dibawahnya, satu sama lain harus saling mendukung dan memahami seluruh kebijakan Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilag MA RI.

WhatsApp Image 2022-03-28 at 09.14.35

Di akhir sidak Aco Nur berpesan agar seluruh warga peradilan agama di Indonesia saling membantu serta tukar pengalaman, informasi dalam meraih WBK dan WBBM sehingga peradilan agama tahun ini bisa memperoleh anugerah tersebut dari Kemenpan RB lebih banyak dan Aco Nur tidak bosan-bosan mengajak kita semua agar selalu berfikir positif , harus mampu menterjemahkan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan baik, cepat, berinovasi dan berkreasi, in sya Allah semua yang kita kerjakan dengan niat ibadah akan dicatat sebagai amal sholeh kita semua. (AJ)

DSC06166.jpg

Kamis (24/03) bertempat di Aula Serbaguna PTA Jawa Barat, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama bersama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Dr. H Samparaja, S.H., M.H. membuka acara laksanakan Bimbingan Teknis Layanan Bagi Disabilitas untuk Satker se Wilayah PTA Jawa Barat. Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh Aparatur Pengadilan Agama sebanyak 38 orang (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua , Panitera, Petugas PTSP, Petugas Keamanan/Satpam dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Sumber, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Agama Cirebon, dan Agama Kota Tasikmalaya.

DSC06233

Dalam pembukaan Pak KPTA Jawa Barat menyampaikan “Satpam dan adik2 petugas PTSP adalah garda terdepan sehingga perlu penguasaan 5S dan 3K ditambah juga pengetahuan teknik pelayanan terhadap saudara kita penyandang disabilitas.” Direktur Pembinaan Administrasi dalam Pembinaannya menguraikan mengenai seluk beluk Disabilitas di Pengadilan “Kita telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak difabel/penyandang disabilitas pada tahun 2011. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam Undang-Undang ini adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

DSC06262

Terkait dengan pengembangan pengadilan inklusif di lingkungan peradilan agama, berdasarkan data berjalan tahun 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% dari jumlah total penduduk. Jumlah ini didasarkan pada kategori dalam Undang Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana terdapat 4 kategori disabilitas, yakni: Fisik, Intelektual, Mental, dan Sensorik.

Ditjen Badilag telah menyusun langkah strategis untuk mewujudkan konsep pengadilan inklusif di peradilan agama:

  1. Pada tahun 2019 telah disusun program, anggaran dan usulan agar layanan disabilitas di pengadilan menjadi program prioritas nasional ke Bappenas. Pada tahun itu kami telah melakukan kunjungan ke Australia untuk mempelajari model-model pelayanan hukum di pengadilan bagi penyandang disabilitas, Family Court di Sydney dan Family Court di Paramatta Registry menjadi tujuan studi banding. Selain itu Delegasi Badilag juga berdiskusi dengan beberapa peneliti dari Disability Human Rights Clinic, Universitas Melbourne tentang keterampilan praktis, interpersonal, teknis, dan kesadaran etis yang diperlukan untuk berlatih secara efektif dalam menerapkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
  2. Pada tahun 2020 dilakukan peletakan dasar program seperti bimbingan teknis SDM, penyusunan pedoman standar pelayanan dan supervisi.
  3. Pada awal tahun 2021, Dirjen Badilag mengeluarkan Surat Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Perihal Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.
  4. Mahkamah Agung menetapkan beberapa Pengadilan Pilot Project dalam hal penerapan pengadilan inklusif pada tahun 2020. 5 Pengadilan Agama yang ditunjuk menjadi Pilot Project, yaitu PA Malang, PA Semarang, PA Bandung, PA Makasar, PA Medan. Bahkan 4 diantaranya telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian PAN & RB sebagai Pengadilan Inklusif. Kemudian pada tahun 2021, Mahkamah Agung kembali menetapkan 20 Pengadilan Agama sebagai pengadilan percontohan ramah disabilitas yang meliputi : PA Padang, PA Pariaman, PA Stabat, PA Lubuk Pakam, PA Kisaran, PA Surabaya, PA Lamongan, PA Kota Malang, PA Boyolali, PA Kendal, MS Kuala Simpang PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Barat, PA Sekayu, PA Tanjung Karang, PA Cianjur, PA Yogyakarta, PA Pontianak, PA Gorontalo, dan PA Martapura. Sedangkan pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali menetapkan 60 Pengadilan dan pada wilayah PTA Jawa Barat terdapat 5 Satker yang meliputi PA Bogor, PA Cirebon, PA Cibadak, PA Sumber, PA Kota Tasikmalaya, dan PA Karawang
    1. Aksesibilitas Para Penyandang Disabilitas terhadap layanan Pengadilan;
    2. Membangun Sensitifitas Diri dalam upaya peningkatan layanan Istirahat, Sholat dan Makan Siang;
    3. Pelatihan Bahasa Isyarat dan Demo Pendampingan berdasarkan Jenis Disabilitas yang meliputi: Disabilitas Tuli, Disabilitas Netra, Disabilitas Daksa dan Disabilitas Mental.

Dalam Bimtek Layanan Disabilitas PTA Jawa Barat ini diisi dengan Narasumber Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso yang menjabarkan dan memberikan pelatihan mengenai :

IMG-20220314-WA0012

Senin, 14 Maret 2022, bertempat di Sport Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, berlangsung acara pengukuhan Ketua Kamar Agama (Tuaka Agama) Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., menjadi guru besar. Beliau menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice)”. Putusan pengadilan yang terkait hak perempuan dan anak semestinya dilaksanakan tanpa permohonan eksekusi dengan melibatkan kewenangan ekstra yudisial melalui sistem interkoneksi, tegas beliau.

Menurut catatan sejarah, Prof. Amran Suadi merupakan Tuaka Agama Mahkamah Agung kedua yang meraih jabatan guru besar setelah pendahulunya Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum. Prof. Amran Suadi menjadi guru besar sejak tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2571/MPK.A/KP.05.01/2021, tanggal 5 Januari 2022.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Rapat Senat Terbuka menyatakan "Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., resmi menjadi Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama Islam", tegas beliau.

Acara pengukuhan berlangsung secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hadir secara virtual di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Dan hadir secara langsung di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para hakim agung, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan undangan lainnya.

IMG-20220314-WA0011

Prof. Amran Suadi lahir di Belawan, Sumatera Utara, pada tanggal 24 April 1954 dari pasangan suami istri almarhum H. T. M. Kasim Suadi dengan almarhumah Hj. Mariana. Putra sulung dari sepuluh bersaudara ini rajin belajar dan menulis serta suka bercerita dan berakting. Ia pernah menjuarai stand up comedy Porseni IAIN se-Jawa.

Suami Hj. Yusnidar ini menamatkan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1978, Fakultas Hukum (perdata) Universitas al-Washliyah Medan tahun 1989, dan Fakultas Hukum (pidana) Universitas Amir Hamzah Medan tahun 1992.

Ayah empat orang anak ini menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2001 dan Magister Ilmu Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 2006. Dan pada tahun 2014, beliau menyelesaikan pendidikan strata tiga (S3) Hukum Administrasi Negara dari Universitas Islam Bandung.

Sebagai seorang hakim, Prof. Amran Suadi telah menduduki beberapa jabatan penting. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Ketua Pengadilan Agama Medan, Hakim Tinggi PTA Medan, Inspektur Wilayah Badan Pengawasan, dan Wakil Ketua PTA Surabaya. Ia berhasil meraih karier tertinggi sebagai hakim agung sejak tanggal 7 Oktober 2014. Dan sejak tanggal 12 April 2017, ia mendapat kepercayaan sebagai Tuaka Agama Mahkamah Agung.

Selain sebagai seorang hakim, Prof. Amran Suadi merupakan seorang pendidik. Beliau memulai karier sebagai guru di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Belawan tahun 1979-1980, kemudian aktif mengajar di beberapa madrasah lainnya. Adapun sebagai dosen, beliau mulai berkarier di Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran tahun 1989-1992, kemudian di berbagai perguruan tinggi lainnya, termasuk UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga aktif mengajar di Diklatkumdil MA-RI dari tahun 2003 sampai sekarang.

Pada akhir pengukuhan, tamu undangan memberikan selamat buat Prof Amran Suadi. Wakil Presiden RI ikut memberikan ucapan selamat secara virtual, semoga ilmu Prof. Amran Suadi bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara serta berkontribusi memperkuat peradilan Indonesia dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, ungkap Pak Wapres. (Ri)

Release dibuat oleh: Rio Satria (HY Biro Hukum dan Humas MA)

20220313215832 IMG 8963

Bertempat di Hotel Haris, Surabaya, Badan Peradilan Agama (Badilag) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dari tanggal 13 Maret sampai dengan 15 Maret 2022. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. membuka kegiatan ini secara langsung. Dalam arahannya, beliau mengapresiasi capaian prestasi yang ditorehkan oleh peradilan agama dan agar prestasi tersebut dipertahankan, pesan beliau.

Selama tahun 2021, peradilan agama banyak meraih penghargaan berupa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB. Hingga saat ini 104 satuan kerja peradilan agama memperoleh predikat WBK dan 6 satuan kerja meraih predikat WBBM, termasuk Badan Peradilan Agama (Badilag) yang menjadi unit eselon I pertama meraih predikat tersebut.

Selain prestasi di atas, Badilag di penghujung tahun 2021 meraih anugerah “Top Digital Award Bintang 4” dan “Top Leader on Digital Implementation” untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Badilag dari Majalah IT Works bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Capaian ini menginspirasi Badilag mengambil tema Rakor Tahun 2022 “Meningkatkan Kinerja Berbasis Teknologi Menuju Peradilan Agama Berkelas Dunia”.

Pada kesempatan ini, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung juga me-launching 2 aplikasi inovasi Badilag, yakni Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) dan Access CCTV Online (A.C.O), menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), serta menyerahkan piagam penghargaan kepada satuan kerja peradilan agama berprestasi.

20220313211557 IMG 8785

Aplikasi SIMTEPA mendukung SIKEP Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan Badilag terhadap pengambilan kebijakan promosi dan mutasi secara cepat, tepat, dan paperless. Adapun aplikasi A.C.O mendukung terwujudnya transparansi, pengawasan, dan monitoring kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama.

Aplikasi A.C.O meraih penghargaan dari MURI sebagai “Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV Secara Daring Terbanyak”. Badilag terkoneksi secara realtime dan terpusat dengan 4000 titik CCTV pada 441 satuan kerja peradilan agama di seluruh Indonesia.

20220313215219 IMG 8940

Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., dalam laporannya mengutip sebuah pepatah masyhur “mempertahankan lebih sulit daripada meraih”. Pepatah ini harus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk terus meningkatkan kinerja, tegas beliau. (Ri)

Pers Release dibuat oleh (Rio Satria/HY Biro Hukum dan Humas MA-RI).

WhatsApp Image 2022-03-08 at 21.41.31 2

Bogor | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menggelar rapat pleno untuk membahasa pedoman perkara jinayat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., di Bogor, Senin malam (7/3/2022).

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. yang juga menjadi penanggungjawab kegiatan menyampaikan bahwa penyusunan pedoman pemeriksaan perkara jinayat menjadi sangat penting, karena belum ada pedoman baku yang mengatur tentang pemeriksaan perkara jinayat di wilayah Aceh. “Sejak adanya Mahkamah Syar’iyah dengan kewenangan mengadili perkara jinayat, pedoman ini belum pernah dibuat” tegasnya.

Direktur juga menyampaikan bahwa penyusunan draf pedoman sudah dimulai sejak 2021 oleh tim yang terdiri dari beberpa asisten hakim agung. “Sebelumnya pembahasan pedoman ini akan dilakukan di Aceh, namun akhirnya bisa dilakukan di Bogor, tapi tetap mendatangkan nara sumber dari MS Aceh dan MS di wilayahnya” ungkapnya.

Terobosan yang dilakukan Direktorat Pembinaan Administrasi disambut baik Dirjen Badilag. Dirjen mengapresiasi penyusunan pedoman pemeriksaan perkara jinayat ini. Menurutnya, pedoman ini sangat penting untuk keseragaman. Karena, hingga saat ini masih terjadi perbedaan di beberapa Mahkamah Syar’iyah terhadap beberapa aspek dalam administrasi maupun penyelesaian perkara. “Kegiatan ini sangat penting untuk merumuskan pedoman teknis guna mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut” ungkapnya.

Apresiasi yang sama disampaikan Y.M. Dr. H. Edi Riadi, SH, MH yang mewakili Ketua Kamar Agama. “Pedoman pemeriksaan perkara jinayat ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan diharapkan pedoman ini juga harus dapat sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat” katanya.

Dirjen juga meyakini pedoman tersebut akan dapat diselesaikan dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelesaian perkara jinayat. Untuk pembahasan pedoman, Badilag mengundang Hakim Agung Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H. beserta asisten hakim agung dan hakim yustisial Ditjen Badilag.

Dihadirkan pula Dr. Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. dan Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. dari Mahkamah Syar’iyah,

“Saya memohon kepada para Yang Mulia untuk dapat memberikan arahan dan masukan terhadap draf yang telah disusun oleh tim, agar dihasilkan pedoman teknis perkara jinayat yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan kaidah hukum penanganan perkara jinayat” tambah Dirjen Badilag.

WhatsApp Image 2022-03-08 at 21.58.11

Pedoman pemeriksaan perkara jinayat ini terdiri dari 4 bahasan yaitu Pendahuluan, Adminsitrasi Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Jinayat, Persidangan Perkara Jinayat dan Upaya Hukum.

Dalam pelaksanaannya, pembahasan pedoman di bagi dalam 4 komisi yaitu komisi 1 membahas tentang Pendahuluan yang dipimpin oleh Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H., komisi 2 terkait Adminsitrasi Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Jinayat yang dipimpin oleh Drs. H. Busra, S.H., M.H., komisi 3 diketuai oleh Dr. H. Yasardin, SH., M.Hum. membahas tentang Persidangan Perkara Jinayat dan di komisi 4 diketuai Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Membahas Upaya Hukum.

PTSP Online

logo ptsp

Meja Informasi Online

meja informasi2

Indeks Hasil Survei

ikm ipk

Jam Layanan

JAM

 

Jam Layanan Ramadhan

jampuasa

 

Statistik

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
130
2468
19639
500129

12.81%
21.46%
3.09%
2.81%
0.02%
59.80%

Alamat IP Anda: 3.235.24.113

Visitor Counter

Free counters!

  • 0025uc-selamat.png
  • 026uc-selamat.png
  • 027uc-selamat.png
  • 028uc-selamat.png
  • 029uc-selamat.png
  • 030uc-selamat.png