w3c201 
    logo wbkya

b1061222

Kamis, 6 Oktober 2022. Pengadilan Agama Gorontalo menyambut kedatangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.  Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Badilag khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang prima (Service Of Exellent) terhadap masyarakat pencari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.  mengatakan bahwa  Badilag merupakan salah satu Lembaga percontohan dalam penyelengaraan organisasi yang dapat melahirkan inovasi-inovasi yang tepat guna demi keberlangsungan pelayanan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemanfaatan teknologi informasi era digital 4.0, salah satunya adalah penyelenggaraan pengawasan melalui Acces CCTV Online (ACO) yang mendapat apresiasi dari banyak kalangan karena dinilai dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap, gratifikasi dan lain sejenisya yang dapat menurunkan citra dan wibawa badan peradilan. Sampai dengan saat ini, telah terdapat 400an pasang CCTV yang tersebar di Pengadilan Agama seluruh Indoensia tanpa terkecuali daerah-daerah dengan jaringan koneksi internet yang minim.

Selain hal tersebut, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.  menekankan kepada seluruh sumber daya aparatur Pengadilan Agama Gorontalo untuk lebih antusias  bekerja khususnya dalam penyelesaian perkara yang menjadi core bussines Lembaga peradilan, untuk itu beliau berharap nilai SIPP Pengadilan Agama Gorontalo terus meningkat dari hari kehari.

Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Gorontalo sudah sangat baik, hal ini juga harus sejalan dengan baiknya nilai SIPP Pengadilan Agama Gorontalo” ucapnya dalam proses pembinaan.

Sistem penilaian SIPP dimaksudkan demi terciptanya pelayanan peradilan yang prima dan kinerja pengadilan yang lebih baik, hal ini telah Ditjen Badilag lakukan sejak  tahun 2018. Adapun penilaiannya didasarkan pada lapor penyelesaian perkara yang diambil dari data perakara di portal Simtalak Ditjen Badilag dan merupakan data hasil sinkronasi dari SIPP local pada satker dengan kriteria penilaian meliputi perkara yang diputus, diminutasi dan dipublikasi. SIPP juga dijadikan sebagai acuan dalam penerapan Reward & Punisment terhadap pimpinan dan tenaga teknis peradilan.

“Satker dengan peringat SIPP  lima  teratas, saya persilakan untuk memilih tempat sesuai keinginan, begitupun sebaliknya pimpinan satker dengan nilai SIPP rendah jangan dulu berharap untuk promosi” ujar Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. 

Beliau juga menambahkan bahwa kebijakan promosi dan mutasi yang diterapkan oleh Ditjen Badilag bersifat Objektif, sehingga demikain system reward & Punisment ini diharapkan menjadi pemecut semangat dalam penyelesaian perkara.

 b3061222  b2061222

Disela-sela kunjungan tersebut, Dirjen Badilag menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat yang sedang berperkara khususnya berkaitan dengan kepuasan pelayanan serta penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Gorontalo, setelah mendengar penjelasan dari masyarakat Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.  Nampak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun rangakain kegiatan diakhiri dengan penandatanganan prasasti masjid Al-Furqaan yang di didirkan atas hasil swadaya Pengadilan Agama Gorontalo.

WhatsApp Image 2022-10-06 at 10.11.51

Jakarta – Badilag. Kamis, 6 Oktober 2022, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama berbasis secara virtual di Badilag Command Center. Kegiatan ini diikuti seluruh tenaga teknis di zona 4 dari 87 Satker yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dan PTA Surabaya.

Ketua PTA Makassar, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. menjadi narasumber pada bimtek ini, dengan tema “Teknik Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Efektif dan efisien” dan M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H Hakim Yustisial Ditjen Badilag sebagai moderator.

WhatsApp Image 2022-10-06 at 10.13.16

Dalam sambutan dan pembinaannya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek merupakan program berkelanjutan yang menjadi program prioritas Ditjen Badilag untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Peradilan Agama di tahun 2022 ini, termasuk juga tentang pelaksanaan putusan Pengadilan. Disamping itu Ditjen Badilag juga berkomitmen melaksanakan program prioritas lainnya seperti pengiriman peserta diklat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ditjen Badilag, Otoritas Jasa Keuangan ataupun lainnya dan juga melaksanakan program eksaminasi penilaian kinerja dalam rangka promosi dan mutasi berbasis prestasi.

Terkait dengan tema yang diangkat tentang Eksekusi Putusan, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA mengatakan bahwa Dialog dan Webinar tentang eksekusi telah diselenggarakan sebanyak 6 kali sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 ini. Secara persentase terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah tumpukan berkas perkara eksekusi, karena Mahkamah Agung setiap tahun memberikan anugerah kepada Pengadilan yang memiliki keberhasilan kinerja yang tinggi di bidang eksekusi. Untuk itu Ditjen Badilag ikut berupaya mendorong seluruh satuan kerja di Peradilan Agama untuk meningkatkan kinerja di bidang putusan Pengadilan.

WhatsApp Image 2022-10-06 at 10.14.13

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. mengutarakan definisi dan putusan yang dapat dieksekusi, jenis eksekusi, bentuk eksekusi khusus, pendelegasian eksekusi dan beberapa permasalahan eksekusi yang dihadapi. Disini dibahas penyebab dan solusi penyelesaiannya.

WhatsApp Image 2022-10-06 at 10.16.06

Usai presentasi dari Beliau, peserta Bimtek diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Beragam pertanyaan muncul yang diajukan oleh peserta Bimtek yang pada umumnya menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan ini. Lalu narasumber menjawab seluruh pertanyaan satu persatu.

Diakhir acara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA menutup kegiatan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pencerahan terkait dengan Teknik Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang Efektif dan Efisien, dan juga kepada seluruh peserta Bimtek yang telah mengikuti dan berartisipasi aktif mengajukan pertanyaan. (KHS)

Senin, 3 Oktober 2022, bertempat di Badilag Command Center, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama PTA/MS. Aceh dan PA/MS. Banda Aceh di seluruh Indonesia  secara daring melaksanakan penandatanganan dan pengucapan pakta integritas.  Acara ini  dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H., dan dihadiri Pejabat Eselon II, pimpinan pada Pengadilan Tinggi Agama/MS.Aceh maupun pimpinan pada Pengadilan Agama/MS. Banda Aceh, Pejabat Eselon III dan IV ,  ASN di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Agama serta ASN di lingkungan peradilan agama.

Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H.,M.H., dalam pembinaannya menyampaikan bahwa seluruh pimpinan dalam semua tingkatan di lingkungan peradilan agama harus turut meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh bawahannya sesuai Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, dan seluruh ASN di lingkungan peradilan agama dapat menciptakan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan serta mampu menjaga etika dan integritas sebagai seorang abdi negara. Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. juga mengingatkan pentingnya menerapkan disiplin kerja terkait jam masuk dan pulang kantor, membiasakan pola hidup sederhana dikalangan ASN di lingkungan peradilan agama, dan pintar serta bijak dalam penggunaan media sosial agar ASN di lingkungan peradilan agama terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Pada puncak acara tersebut, Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. meminta seluruh ASN di lingkungan peradilan agama untuk mengucapkan pakta integritas secara bersama-sama serta melaksanakan seluruh instruksi yang telah disampaikan secara baik dan bersungguh-sungguh. (H2o).

Senin (03/10) bertempat di Badilag Command Center Dirjen Badilag menerima kunjungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., dan Yayasan PEKKA dalam rangka penandatanganan MoU dan PKS yang masing-masing meliputi MoU Ditjen Badilag dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Dan Perceraian, PKS Ditjen Badilag dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Layanan Pendaftaran Dan Pembayaran Biaya Perkara Di Pengadilan Agama, dan MoU Ditjen Badilag dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) tentang pemberian pelayanan kepada orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, tinggal di daerah yang jauh dari pengadilan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak-anak. 

Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III Ditjen Badilag. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dihadiri langsung oleh Sekretaris Kementerian Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. didampingi oleh Beberapa Pejabat Eselon I dan  Eselon II lainnya, kemudian dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk diwakili oleh Bob Tyasika Ananta selaku Wakil Direktur Utama, dan dari Pekka diwakili olehFitria Villa Sahara Co-Direktur Yayasan PEKKA beserta beberapa Manajer Pekka. 

Dalam sambutannya ketika membuka acara, Dr. Aco Nur menyampaikan “Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami karena ada 3 Institusi yang hadir pada hari ini, karena niatnya untuk meingkatkan pelayanan yang objeknya adalah masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan internal kita. Terkait dengan KemenPPPA sangat dekat sub pekerjaannya dengan Badilag, untuk kedepannya diawali dengan kerjasama ini kita mencoba untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kita memberikan akses keadilan dan perlindungan dari diskriminasi yang sumbernya dari pasal 28 D.

Menanggapi pernyataan dari Dirjen Badilag, Wakil Direktur BSI Bob Tyasika Ananta menyampaikan “Kami sangat menyadari tugas mulia dari Badilag dan KemenPPPA yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat kemduian BSI hadir untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Kedudukan kami adalah layernya ada di bawah bapak ibu sekalaian. Dari Penjabaran tadi ada dana titipan 250 rb yang jumlah keselauruahanya 112,5 Milyar, yang tentu bukan angka yang sedikit dan perlu dimenej secara profesional.”

Dipenghujung acara, Fitria  Villa Sahara selaku Co-Direktur Yayasan PEKKA menyampaikan "ini adalah suatu kehormatan untuk melanjutkan kerja-kerja kolaborasi antara Pekka dengan Badilag sejak tahun 2007. Penandatanganan MoU ini sebagai wujud pentingnya kemitraan dalam pemenuhan hak dan perlindungan serta akses keadilan masyarakat marjinal dan miskin khususnya perempuan sebagai kepala keluarga, bagi perempuan dan anak yang ini merupakan visi dari Pekka. lebih dari 17 Tahun bagi perjalanan pekka memperjuangkan hak perempuan dan anak, pemahaman hukum di lebih dari 1500 desa, 90 Kabupaten, dan 27 Provinsi.” (ADN)

WhatsApp-Image-2022-09-23-at-11.35.12-1


Cirebon | www.pa-cirebon.go.id | (21/09/2022).

Setelah menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cirebon, Abdul Halim, S.H.I., M.H, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. melanjutkan kegiatannya melakukan pembinaan kepada seluruh Pimpinan, dan Hakim, serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Sewilayah III Cirebon. Pembinaan selain diberikan oleh Dirjen Badilag, juga diberikan oleh YM Hakim Agung Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Sesditjen Badilag Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Dirbinganis Badilag Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., dan Dribinadmin Badilag Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H..

WhatsApp-Image-2022-09-23-at-12.39.09

Dalam pembinaan tersebut, Dirjen Badilag menegaskan bahwa Badilag sesuai dengan cita-citanya untuk mewujudkan Peradilan Agama Berkelas Dunia, telah berhasil meraih berbagai penghargaan nasional dan telah membuat berbagai kebijakan salah satunya kebijakan untuk melindungi hak perempuan dan anak lewat gugatan mandiri. Ia mendorong Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sewilayah III Cirebon untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan program prioritas Badilag di antaranya peningkatan pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi, peningkatan keberhasilan mediasi serta optimalisasi penggunaan gugatan mandiri bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, maka harus dilakukan monev secara rutin oleh Pimpinan.

Pembinaan berikutnya oleh YM Hakim Agung Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., yang memaparkan bahwa putusan yang dibuat oleh Para Hakim harus memuat tiga aspek penting, antara lain moral justice, social justice, dan legal justice agar benar-benar menjadi mahkota bagi hakim itu sendiri. Beliau menambahkan, Para Hakim harus menggali fakta sebanyak-banyaknya agar putusan yang dihasilkan bias lebih memenuhi rasa keadilan.

Sesditjen Badilag Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dalam materi pembinaannya menginformasikan bahwa Badilag pada TPM terkahir telah menerapkan pencairan uang pindah dicairkan seminggu setelah pejabat yang bersangkutan dilantik. Ia juga memberikan motivasi agar seluruh unsur aparatur Pengadilan Agama sewilayah III Cirebon berani keluar dari zona nyaman. Ia bahkan menantang Pengadilan Agama Sewilayah III Cirebon untuk membuat inovasi yang menyentuh langsung kepada masyarakat pencari keadilan yang belum pernah ada di tempat lain.

 WhatsApp-Image-2022-09-23-at-11.35.12 WhatsApp-Image-2022-09-23-at-11.35.12-2 

Sesi pembinaan selanjutnya diisi oleh Dirbinganis Badilag Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.. Pak Boy begitu ia akrab disapa membahas hal terkait teknis TPM bagi pejabat teknis yang diatur dan disesuaikan dengan kebijakan Mahkamah Agung dan juga menyesuaikan dengan anggaran, untuk system TPM Hakim Tinggi selain dari pimpinan didasarkan pada hasil eksaminasi. Ia juga mendorong agar program prioritas Mahkamah Agung dan Badilag tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak benar-benar diterapkan pada putusan hakim agar Pengadilan Agama tidak dicap hanya sekadar tempat untuk bercerai, begitupun kepada Pimpinan didorong untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan diskusi seputar kebijakan dan perkembangan hukum terkini.

WhatsApp-Image-2022-09-23-at-11.35.12-3

Dribinadmin Badilag Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. sebagai pemateri terakhir menegaskan agar seluruh Pengadilan Agama Sewilayah III Cirebon meningkatkan kuantitas pemanfaatan aplikasi Gugatan Mandiri dan meningkatkan kuantitas penggunaan aplikasi e-Court bagi Pengguna Lain yakni masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama harus bisa mengarahkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan maksud agar masyarakat muslim terbiasa menggunakan teknologi sehingga kita sebagai umat Islam tidak selalu tertinggal dari umat lainnya.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan khidmat yang ditutup dengan doa dan sesi foto bersama. (Handika & Retno/AQ)

PTSP Online

logo ptsp

Meja Informasi Online

meja informasi2

JDIH

jdih

Indeks Hasil Survei

ikm ipk

Jam Layanan

JAM

 

Statistik

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
1063
5044
20517
654901

10.60%
21.14%
2.52%
2.18%
0.03%
63.52%

Alamat IP Anda: 3.236.18.161

Visitor Counter

Free counters!

  • 0025uc-selamat.png
  • 026uc-selamat.png
  • 027uc-selamat.png
  • 028uc-selamat.png
  • 029uc-selamat.png
  • 030uc-selamat.png
  • 0031uc-selamat.png
  • 0032uc-selamat.png
  • 0033uc-selamat.png
  • 0034uc-selamat.png